Analisis Penerapan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Hal Penyadapan Ditnjau Dari Konsep Al-Ḍararu Yuzālu Biqodri Al-Imkān

Maraknya praktik judicial corruption yang diawali dengan pelanggaran kode etik Hakim, menuntut lembaga Komisi Yudisial untuk bertindak lebih tegas dalam mengawasi perilaku Hakim. Guna meminimalisir aksi “Hakim nakal” tersebut, KY memiliki pasal mengenai kewenangan penyadapan. Namun statusnya merupakan non-penyidik dan hanya berfungsi hakim, membuat beberapa pihak tidak menyetujui keberadaan penyadapan itu. Berdasarkan permasalahan penulis bermaksud mengkaji penerapan wewenang oleh proses pengawasan penegakan Hakim ditinjau melalui salah satu konsep kaidah fiqhiyyah yaitu, al-ḍararu yuzālu biqodri al-imkān. Metode penelitian tulisan ini bersifat pustaka (library research). Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual. Teknik pengumpulan data didapat analisis buku-buku, jurnal, maupun literatur lainnya. Data berhasil dikumpulkan kemudian diolah kualitatif deskriptif, dimana hasil dituangkan secara deskriptif bukan hitungan angka. Hasil menunjukan bahwa tinjauan al-imkān, menerapkan sangat dibutuhkan hakim guna mencegah kejahatan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Kata Kunci: Yudisial, Wewenang Penyadapan, Kaidah Fiqhiyyah Al-Ḍararu Yuzālu Biqodro Al-Imkān